Musrenbang Perempuan 2026, Wujudkan Pembangunan Sidoarjo yang Inklusif dan Responsif Gender

SIDOARJO, Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa ini menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan pembangunan. Musrenbang Perempuan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan perspektif dan kebutuhan perempuan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutan Bupati Sidoarjo yang disampaikan oleh Ketua TP PKK Kab. Sidoarjo, ditegaskan bahwa partisipasi aktif perempuan sangat dibutuhkan dalam mengawal berbagai isu strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo juga menekankan pentingnya keberanian perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Menurutnya, perempuan perlu saling mendukung dan memastikan agar perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kesetaraan akses tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perempuan agar semakin berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

Sejumlah fokus utama yang menjadi perhatian dalam Musrenbang Perempuan tahun ini meliputi pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya penguatan kapasitas pelaku UMKM perempuan agar semakin mandiri dan berdaya saing; perlindungan perempuan dan anak, melalui penguatan pencegahan KDRT, kekerasan berbasis gender online (KBGO), serta optimalisasi layanan Hotline PPA dan Puspaga Rinata.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan, termasuk upaya menekan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan pemenuhan gizi keluarga. Di bidang pendidikan, pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan anak-anak perempuan di Sidoarjo memperoleh hak pendidikan yang layak dan bebas dari diskriminasi.

Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum diharapkan tidak berhenti pada tahap musyawarah, tetapi dapat diintegrasikan secara konkret ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dan seluruh perangkat daerah terkait didorong untuk mengakomodasi program-program responsif gender sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, Musrenbang Perempuan diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat peran perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

“Perempuan Berdaya, Sidoarjo Hebat!” menjadi semangat bersama untuk mewujudkan Sidoarjo yang maju, sejahtera, dan ramah gender.