Kamis, 11 Desember 2025, Dinas P3AKB menggelar rapat pembahasan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) . Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai OPD terkait, tim ahli, dan perwakilan bupati untuk menyempurnakan rancangan aturan strategis daerah.​

Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menekankan urgensi GDPK sebagai visi jangka panjang 20 tahun untuk mengendalikan jumlah penduduk, meningkatkan kualitas SDM, dan mengoptimalkan persebaran penduduk. PJPK sebagai roadmap 5 tahunan akan selaras dengan RPJMD, memastikan program kependudukan terintegrasi dan terukur.​

Para peserta membahas struktur peraturan secara mendalam, mulai dari dasar hukum nasional seperti UU Pemerintahan Daerah hingga pertimbangan lokal. Fokus utama mencakup target indikator seperti penurunan fertilitas, stunting, dan kemiskinan melalui sinergi antar-sektor.​

Salah satu poin krusial adalah pembentukan Tim Koordinasi Kepala Daerah untuk monitoring bulanan, evaluasi tahunan, dan pelaporan. Tim ini bertugas memastikan pelaksanaan GDPK-PJPK didukung pendanaan APBD yang efektif dan akuntabel.​

Diskusi juga menyentuh partisipasi masyarakat dalam program KB, pembangunan keluarga berkualitas, dan pengelolaan data kependudukan akurat. Hal ini diharapkan mempercepat bonus demografi menuju generasi emas 2045.​

Rapat berlangsung lancar dengan masukan konstruktif dari semua pihak, menghasilkan draf yang lebih matang. Kesepakatan dicapai untuk revisi akhir sebelum disahkan bupati dalam waktu dekat.​

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kabupaten untuk membangun fondasi pembangunan kependudukan berkelanjutan, menuju daerah yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.​